Ini Penjelasan mengapa masa jabatan presiden harus dibatasi maksimal 2 periode
Batasan Masa Jabatan Presiden.
Pembatasan masa jabatan Presiden hingga tidak lebih dari tiga kali berturut-turut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUD 1945 Indonesia. Penjelasan lengkap mengapa jabatan presiden tidak boleh lebih dari 3 kali dapat dijelaskan sebagai berikut:
Menghindari Kekuasaan yang Berlebihan
Pembatasan masa jabatan presiden bertujuan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang berlebihan dan membatasi pemegang kekuasaan untuk tidak memonopoli kekuasaan. Dengan batasan masa jabatan presiden, kekuasaan yang dimilikinya tidak akan berlangsung terlalu lama, sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan.
Meningkatkan Partisipasi Demokratis
Pembatasan masa jabatan presiden juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi demokratis dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin yang baru. Dengan adanya batasan masa jabatan, maka warga negara akan lebih bersemangat untuk memilih calon presiden yang dianggap mampu memimpin dengan baik dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Menjaga Stabilitas Politik
Pembatasan masa jabatan presiden juga dapat menjaga stabilitas politik di negara. Dengan adanya batasan masa jabatan, maka akan ada kesempatan bagi pemimpin baru untuk memimpin negara dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang baru. Hal ini dapat membantu memperbaharui ide-ide dan kebijakan di negara serta mencegah terjadinya monopoli kekuasaan.
Mendorong Pengembangan Kepemimpinan
Pembatasan masa jabatan presiden juga dapat mendorong pengembangan kepemimpinan di negara. Dengan adanya batasan masa jabatan, maka akan ada kesempatan bagi pemimpin baru untuk memimpin dan berkembang di bidang kepemimpinan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas kepemimpinan di negara serta memperkuat demokrasi.
Dalam kesimpulannya, pembatasan masa jabatan Presiden hingga tidak lebih dari tiga kali berturut-turut bertujuan untuk menghindari terjadinya kekuasaan yang berlebihan, meningkatkan partisipasi demokratis, menjaga stabilitas politik, dan mendorong pengembangan kepemimpinan di negara. Dengan adanya batasan masa jabatan, diharapkan akan tercipta kepemimpinan yang sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.